Pemda Sediakan Sanksi Untuk Perusahaan yang Tidak Turut BPJS Kesehatan

Tubuh Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah bekerja sama juga dengan pemerintah propinsi, serta pemerintah kabupaten/kota untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Direktur Kepesertaan serta Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menyampaikan, kerja sama itu berbentuk disinsentif untuk perusahaan atau tubuh usaha (BU) yg tidak mengikut-sertakan pegawainya di program JKN-KIS BPJS Kesehatan.

” Ada kian lebih 200-an Bupati/Walikota yang keluarkan ketentuan, ” kata Andayani di Tangerang, Senin (3/4/2017).

Regulasi yang di keluarkan berbagai macam, tetapi biasanya berbentuk disinsentif perizinan untuk BU yg tidak patuh.

” Contoh ada yang bila ingin ngurus di BTPSP, bila belum mempunyai BPJS Kesehatan mereka tak dapat meneruskan sistem perizinan. Ini telah dikerjakan oleh DKI serta Surabaya, ” tambah Andayani.

Diluar itu, ada pula pemda yang keluarkan regulasi kriteria kepesertaan program JKN-KIS dalam pengurusan Izin Bangun Bangunan (IMB) atau ikuti lelang.

Berdasar pada data BPJS Kesehatan, sampai 24 Maret 2017, sejumlah 39. 287 BU belum mendaftarkan karyawannya ikuti kepesertaan program JKN-KIS.

Walau sebenarnya, jadi peserta JKN-KIS Kesehatan adalah hak konstitusional pekerja yang ditata dengan undang-undang.

Andayani menjelaskan, dari keseluruhan jumlah itu, BU yang belum tercatat sebagai peserta JKN-KIS paling banyak ada di Makassar sejumlah 9. 291 BU.

” Di daerah lain, ada Surabaya (4. 971 BU), Serang (4. 030 BU), serta Bandung (3. 817 BU), ” kata Andayani.

Ada 1 BUMN Belum Daftarkan Pegawai serta Keluarganya ke BPJS Kesehatan

Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui kaget saat memperoleh laporan ada satu perusahaan BUMN yang belum sekalipun mendaftarkan pegawai serta keluarganya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Walau tak mengatakan nama BUMN itu, Rini memohon jajarannya untuk selekasnya memerintahkan BUMN itu untuk selekasnya mendaftarkan pegawai dan keluarganya ke BPJS Kesehatan.

” Ada banyak BUMN yang belum berperan serta di BPJS Kesehatan, bahkan juga ada 1 BUMN yang belum sekalipun mendaftarkan pegawai serta keluarganya di BPJS Kesehatan, saya ingin tau ini siapa BUMN yang belum sekalipun, cobalah tolong di cari, ” tutur Rini waktu menghadiri Gathering BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurut Rini, kepesertaan BPJS Kesehatan yaitu satu kewajiban, terlebih untuk pegawai serta keluarga BUMN yang telah semestinya ikuti program pemerintah yang sudah mempunyai payung hukum itu.

” Ini satu program pemerintah yang perlu di dukung, terkecuali telah ada payung hukum serta undang-undangnya, jadi kita mesti patuh hukum, ” terang Rini.

Sampai sekarang ini, dari 118 BUMN yang ada, sekitaran 50 BUMN dengan persentase 100 % telah mendaftarkan pegawai serta keluarganya, 48 BUMN dengan persentase 80 % telah mendaftarkan pegawainya, sesaat bekasnya kurang dari 50 % yang mendaftarkan pegawai serta keluarganya ke BPJS Kesehatan.

Lihat hal itu, Rini mengharapkan semua pegawai serta keluarga di lingkungan BUMN semuanya sudah tercatat BPJS Kesehatan sampai akhir 2017.

” Tak ada lagi argumen tidak untuk turut dalam kepesertaan program BPJS Kesehatan. Telah tak ada pilihan, keluarga kita (BUMN) mesti jadi anggota BPJS Kesehatan sebelumnya akhir 2017, ” pungkas Rini.

Categories: Business